/> l


Diduga Gelapkan SPPD DPRD, PLT Sekwan Bakal Diadukan Keranah Hukum

  • 11 Januari 2021
  • Laporan : Firman

PALI, SMR - Sebelumnya ramai pemberitaan terkait dugaan korupsi oleh Sekwan DPRD Arif Firdaus, sekarang Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Son Aji dan Oknum Frans ikut diberitakan juga. PLT Sekwan DPRD diduga menggelapkan tunjangan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), anggota Dewann Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2020.

Ketua DPRD Kabupaten PALI, Asri AG, membenarkan perihal tersebut, dan sudah melakukan rapat kerja dengan sejumlah anggota DPRD.

"Sejumlah anggota DPRD kabupaten PALI, siap membawa perihal tersebut ke ranah hukum, dikarenakan tunjangan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) anggota dewan sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, " ujarnya, Senin (11/1/2021).

Lanjutnya anggota DPRD kabupaten PALI, selalu memakai PT Purnama Mega Lestari sebagai agen Perjalanan Tiket dan Hotel, dan secara sepihak memutuskan kerjasama dengannya.

"Dengan lantaran bahwa kami (DPRD) mempunyai tunggakan sebesar Rp 163 juta. Setelah kami cek diketahui bahwa tunggakan itu sudah kami bayar melalui pemotongan oleh Bendahara dan Plt Sekwan PALI. Uang sebanyak ini sudah terkumpul rupanya tidak disetorkannya ke perusahaan itu," tuturnya.

Selain itu, diungkapkan ketua dewan PALI bahwa adanya peminjaman dana oleh beberapa anggota dewan termasuk H Asri dari salah satu staff dewan akibat keuangan di Sekwan selalu tersendat sebesar Rp 122 juta.

Namun lagi-lagi, pinjaman itu sudah dipotong oleh bendahara dan Plt Sekwan dari tunjangan SPPD yang sudah cair tetapi tidak dibayarkan ke pihak peminjam.

"Bukan itu saja, rupanya sudah ada pencairan uang dari BPKAD terakhir sekali sebesar Rp 1.9 M. Uang itu untuk bayar antara lain SPPD perjalanan dinas sekretariat termasuk ajudan saya dan sopir saya. Tapi rupanya uang itu tidak dibayarkan juga. Padahal ajudan dan supir saya juga ada sejumlah TKS lainnya melayani saya siang malam tidak dibayar satu senpun sejak bulan agustus sementara uangnya sudah keluar dari BPKAD," tukasnya.

Atas kejadian itu, H Asri akui bahwa seluruh legislator PALI bakal laporkan Plt Sekwan ke ranah hukum. "Sejak tanggal 22 Desember 2020 saya belum pernah lagi bertemu sekwan. Saya sudah empat kali ajukan ke Bupati untuk menarik Son Haji sebagai Plt Sekwan dan menggantinya kepada orang yang memahami tugas dan fungsi sebagai Sekwan, tetapi sampai saat ini belum juga dilakukan. Kami juga akan laporkan Plt Sekwan ke ranah hukum untuk mempertanggungjawabkannya. Saya bukan benci Son Haji tetapi saya kecewa dengan perbuatannya ini yang akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat yang seolah-olah dewan yang berbuat," tandasnya.

Sementara itu, Plt Sekwan Son Haji juga bendahara Sekwan tidak berada di ruangannya. Saat dihubungi ke nomor ponselnya juga tidak aktif. (Ril/red)

Tag :
Berita Terkait