l


KPU PALI Harus Membuat Dokumen Resmi, dan Masyarakat Wajib Mendapatkan Hak Suaranya

  • 01 April 2021
  • Laporan : Firman

PALI, SMR - Menjelang Pemilihan Ulang Suara (PSU) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), dan Pemerintah bersama KPU menggelar rapat koordinasi, rapat tersebut bertempat di Aula kantor Pemkab Kecamatan Talang Ubi. Untuk diketahui sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), PSU di Kabupaten PALI ada 4 TPS di 4 desa Kecamatan Penukal dan Penukal Utara, kamis (1/4/2021).

Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten PALI, Syahron Nazil, SH meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten PALI, untuk segera mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat yang berada di empat Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang akan digelar Pemungutan Suara Ulang (PSU), terkait hari pencoblosan dan siapa saja yang bisa memilih di TPS tersebut.

Rapat Koordinasi Kesiapan PSU kabupaten PALI, dihadiri oleh KPU, Penjabat Bupati, Setda, Bawaslu, Kejaksaan Negeri, Polres, Koramil Talang Ubi, KPU PALI, Bawaslu PALI, Kesbangpol serta sejumlah OPD yang terkait dalam gelaran PSU nanti.

"Segerakan berikan informasi kepada masyarakat dan kedua paslon, kapan pelaksanaan PSU dan siapa saja yang bisa memilih pada saat PSU nanti. Pemberitahuan tersebut dalam bentuk dokumen resmi, yang disosialisasikan secara masif, baik ke perangkat desa, hingga kedua paslon Pilkada," tegasnya.

Ia berharap pelaksanaan PSU nanti bisa berjalan dengan aman, damai dan lancar, serta masyarakat terkena PSU bisa menggunakan Hak Suaranya.

"Rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan PSU ini kita harapkan agar pelaksanaan PSU berjalan dengan lancar. Adanya potensi ancaman intervensi dari luar terhadap pelaksanaan PSU, saya kira masih bisa diatasi. Karena saya yakin, masyarakat kita sudah cerdas, tahu mana yang harus dilakukan," tuturnya.

Lebih lanjut, Ia meminta pihak penyelenggara untuk lebih mengawasi warga dalam menggunakan hak pilihnya, agar jangan sampai dua kali menggunakan hak suaranya.

"Penting untuk juga diawasi kepada warga yang terdaftar di DPT di TPS tersebut, tapi ternyata Ia sudah memilih di TPS lain saat tanggal 9 Desember 2020 kemarin, artinya warga tersebut tidak bisa memilih di PSU. Begitu juga sebaliknya, ada warga yang tidak terdaftar di DPT 4 TPS PSU, namun pada saat tanggal 9 Desember 2020 kemarin Ia memilih di salahsatu TPS yang akan digelar PSU, artinya warga tersebut tercatat sebagai DPPh dan masih bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan PSU nanti. Saya kira hal ini harus menjadi perhatian kita bersama, agar PSU berjalan lancar, aman dan damai," pungkasnya.

Ditempat yang sama ketua KPU Kabupaten PALI, Sunario, SE menerangkan bahwa pelaksaan PSU sudah ditetapkan akan dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021, bertepatan HUT PALI dan Hari Kartini.

"Dengan adanya dua momen besar ini, artinya semangat Hari Kartini, pelaksanaan PSU nanti berjalan lancar, dan sesuai dengan semboyan RA Kartini, habis pelaksanaan PSU, terpilihlah pemimpin yang bisa membawa kabupaten PALI semakin maju," ucap Sunario.

Ia juga saat ini telah menyiapkan surat suara sebanyak 2000 surat suara yang kini telah berada di gudang logistik, nanti akan dilakukan penyortiran dan pelipatan.

"2000 surat suara sudah disiapkan, dengan tanda cap ada keterangan surat suara PSU. Tanggal 21 April pelaksanaan PSU, 22-23 April rekapitulasi tingkat PPK serta hari selanjutnya rekapitulasi tingkat kabupaten. Jadi pemenang pilkada PALI nanti, merupakan akumulasi dari suara yang tidak dibatalkan oleh MK, ditambah hasil perolehan PSU nanti," kata Sunario.

Untuk badan adhoc, PPK dan PPS pihaknya akan menggunakan yang lama, namun bukan petugas dari tempat digelar PSU.

"Seperti PPK Penukal Utara, nanti tugas nya akan dikerjakan oleh PPK Abab, kemudian PPK Tanah Abang nanti akan melaksanakan tugas PPK Penukal. Begitu juga dengan PPS, akan menggunakan petugas PPS dari yang terdekat di lokasi pelaksanaan PSU. Namun, nanti akan ditanyai terlebih dahulu, mau atau tidak petugas tersebut," tutupnya.

Ia menghimbau kepada Paslon, PSU dilarang untuk berkampanye secara terang - terangan, dan secara besar - besaran, karena ini cuman PSU saja, serta Paslon dan Pemilih tetap mematuhi Prokes. (ril/red)

Tag :
Berita Terkait